Alur Pengambilan dan Penyerahan Verifikasi dan Validasi NUPTK

ALUR FORM A01

ALUR FORM A02

ALUR FORM A03

ALUR FORM A04

ALUR FORM A05

sumber : http://padamu.kemdikbud.go.id/#!/alur

Posted By To Learn Information and Communication19.50

0

Continue Reading

TENTANG PADAMU NEGERI

PADAMU NEGERI (singkatan dari Pangkalan Data Penjaminan Mutu Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan Layanan Sistem Informasi Terpadu Online yang dibangun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan - Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP).

PADAMU NEGERI dibangun sebagai pusat layanan data terpadu yang bersumber dari/ke sistem transaksional BPSMPK-PMP Kemdikbud lainnya, meliputi: Evaluasi Diri Sekolah (EDS), NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), Sertifikasi PTK, dan Diklat PTK.

PADAMU NEGERI juga terbuka untuk menjadi salah satu layanan pusat sumber data bagi program-program terkait lainnya baik di lingkungan internal atau eksternal Kemdikbud.

Melalui PADAMU NEGERI ini, BPSDMPK-PMP berupaya mendorong terwujudnya program - program pembangunan untuk peningkatan Mutu Pendidikan Nasional baik di tingkat pusat dan daerah dengan terpadu yang berbasis pada data-data yang faktual, transparan, obyektif, akurat, akuntabel dan berkesinambungan.

Oleh karena itu mohon dukungan dan kerjasamanya dari seluruh institusi pendidikan se-Indonesia untuk berpartisipasi dan berkontribusi aktif pada Layanan PADAMU NEGERI sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Mari bersama kita tingkatkan Mutu Pendidikan Nasional yang berkesinambungan demi mencerdaskan generasi bangsa saat ini dan masa depan dengan semangat membangun bersama PADAMU NEGERI INDONESIAku.

sumber : http://padamu.kemdikbud.go.id/#!/tentang

Posted By To Learn Information and Communication19.41

0

Continue Reading

PEMBUATAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN (FILE PERORANGAN) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Definisi Tata Naskah Kepegawaian : aturan atau susunan cara menyusun naskah-naskah pegawai yang bekerja pada suatu organisasi (Pemerintah/Swasta) berdasarkan sifat-sifat pegawai.

Kelengkapan Berkas :

1. SK Pengangkatan CPNS;
2. Penyataan melaksanakan tugas;
3. SK. Pengangkantan PNS;
4. Sumpah/janji PNS;
5. Daftar Riwayat Hidup;
6. Kartu Pegawai;
7. Kartu istri/Suami;
8. Kartu Peserta Taspen;
9. Kartu Pegawai Elektronik (KPE);
10. Tanda Peserta Asuransi;
11. Kartu Peserta Askes;
12. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) Tahun terakhir;
13. Kenaikan Gaji Berkala;
14. Surat Pengangkatan/Pemberhentian ke/dari Jabatan (Struktural/Fungsional):
    • Surat Pernyataan Pelantikan.
    • Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.
15. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat mulai dari Kenpa pertama sampai dengan terakhir;
16. Surat Keputusan Hukuman Disiplin;
17. Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja;
18. Surat Keputusan Perbantuan pada Instansi lain;
19. Surat Keputusan dipekerjakan pada Instansi;
20. Surat Keputusan Pemindahan Wilayah/ Instansi;
21. Surat Keputusan tanda Kehormatan /jasa /Penghargaan;
22. Salinan Ijazah Pendidikan Umum Kedinasan/ Kursus-kursus dalam dan Luar Negeri :
    1. Pendidikan Umum
       • SD
       • SLTP
       • SLTA
       • D.I
       • D.II
       • Sarmud
       • D.III
       • Akademi
       • S.1
       • S.2
       • S. 3
    2. Pendidikan /Latihan Struktural
       • Dikpim IV/Adum/Sepada
       • Dikpim IV/Adumla/Sepala
       • Dikpim III/Spama/Spadya
       • Dikpim II/Spamen/Sespa
       • Dikpim I/Spati
       • Lemhanas
    3. Pendidikan/latihan Fungsional:
       1. (diisi sesuai diklat Fungsional yang sudah di ikuti);
       2. dst.
    4. Pendidikan/Latihan Teknis :
       1. (diisi sesuai diklat teknis yang sudah di ikuti);
       2. dst.
23. Surat Keputusan Pemberhentian Se-mentara/uang tunggu;
24. Laporan Perkawinan;
25. Laporan Kelahiran Anak;
26. Surat Kematian Istri/Suami/Anak;
27. Surat Izin Perceraian/Perkawinan;
28. Surat Keputusan Pengangkatan Pemberhentian Sebagai Pejabat Negara;
29. Surat Keputusan Penggantian Nama;
30. Laporan Peningkatan Pendidikan/kursus;
31. Inpassing bagi gaji maupun jabatan;
32. Penetapan Angka Kredit/fungsional;
33. Surat Keputusan Pembebasan dari Jabatan Organik karena menjadi Pejabat Negara;
34. Izin Menjadi anggota Partai Politik;
35. Penolakan Permintaan izin menjadi anggota Partai Politik;
36. Pencabutan izin menjadi anggota Partai Politik;
37. Pengaktifkan kembali dari pember-hentian sementara;
38. Surat Keputusan Pemberhentian Pensiun;
39. Pas foto ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar;
40. Nomor Pokok Wajib Pajak PNS;

Dasar Hukum:

1. UU RI No. 32 Tahun 2004;
2. UU RI No. 43 Tahun 1999;
3. UU RI No. 7 Tahun 1971;
4. PP No. 34 Tahun 1979;
5. Keputusan Bersama Keputusan ARNAS & Keputusan BAKN No. 02 Th. 2000 & No. 22 Thn 2000;
6. Surat Edaran Mendagri No. 81173/9979/SJ Tahun 1988;
7. Surat Edaran Kepala BAKN No. 09/SE/1979 Tanggal 17 September 1979;
8. Perda Provinsi Kaltim No.4 tahun 2003;
9. Keputusan Gubernur Kaltim No.9 Tahun 2004;
10. Peraturan Kepala BKN No. 22 Tahun 2007.

Posted By To Learn Information and Communication02.44

0

Continue Reading

PENETAPAN PEMBERHENTIAN PNS KARENA MENINGGALKAN TUGAS TANPA ALASAN YANG SAH

Syarat dan Kelengkapan Berkas

Syarat :

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
3. Telah dilakukan pemanggilan untuk bekerja kembali oleh pimpinan instansi namun tidak diindahkan;
4. Telah dihentikan pembayaran gajinya minimal pada bulan ke-3.

Kelengkapan berkas :

1. Daftar Hadir;
2. Rekap Daftar Hadir selama meninggalkan tugas;
3. Surat Penghentian Pembayaran Gaji;
4. Surat - surat Panggilan Untuk Kembali Melaksanakan Tugas;
5. SK Pangkat terakhir;
6. SK Jabatan terakhir (bila ada);
7. SK Hukuman Disiplin (bila ada).

Dasar Hukum :

1. UU No. 8 Tahun 1974;
2. UU No. 43 Tahun 1999;
3. PP No. 32 Tahun 1979;
4. PP No. 9 Tahun 2003;
5. Surat Edaran Kepala BAKN No. 04/SE/1980.

Posted By To Learn Information and Communication02.42

0

Continue Reading

PENETAPAN PEMBERIAN IJIN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jenis Cuti, Syarat dan Kelengkapan Berkas

CUTI TAHUNAN

(Khusus Eselon I & II Jabatan Fungsional Jenjang Utama) lainnya telah didelegasikan

Syarat :

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Telah memenuhi bekerja selama 1 (satu) tahun secara terus-menerus;
3. Mengajukan permohonan izin cuti pada atasan langsungnya.

Kelengkapan berkas :

1. Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti tahunan;
2. Fotokopi SK Pangkat terakhir;
3. Fotokopi cuti tahunan sebelumnya;
4. Fotokopi SK Jabatan.

CUTI BESAR

Syarat :

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Masa Kerja 6 (enam) tahun;
3. Mengajukan permohonan izin cuti pada atasan langsungnya.

Kelengkapan berkas :

1. Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti besar;
2. Fotokopi SK Pangkat terakhir;
3. Fotokopi SK Jabatan (bila ada);
4. Fotokopi Surat Izin Cuti Besar sebelumnya.

CUTI SAKIT

Syarat :

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan lebih dari 14 (empat belas) hari;
3. Mengajukan permohonan izin cuti sakit pada atasan langsungnya;
4. Cuti sakit sampai dengan 14 hari didelegasikan.

Kelengkapan berkas :

1. Surat Keterangan Dokter Pemerintah/Tim Penguji Kesehatan;
2. Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti sakit;
3. Fotokopi SK Pangkat terakhir;
4. Fotokopi SK Jabatan (bila ada).

CUTI BERSALIN

(telah didelegasikan ke instansi untuk eselon III, IV fungsional sampai dengan jenjang madya, fungsional, umum)

Syarat :

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Mengandung anak pertama dan kedua, ketiga;
3. Mengajukan permohonan izin cuti bersalin pada atasan langsungnya.

Kelengkapan berkas :

1. Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti Bersalin;
2. Fotokopi SK Pangkat terakhir.

CUTI ALASAN PENTING

(telah didelegasikan untuk PNS eselon III, IV, fungsional sederajat sampai dengan jenjang madya, non struktural)

Syarat :

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Mengajukan permohonan izin cuti pada atasan langsungnya;
3. Alasan cuti adalah u/ kepentingan pribadi brp pernikahan pertama, mengurus keluarga sakit,  pemakaman & pengurusan warisan.

Kelengkapan berkas :

1. Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti alasan penting;
2. Fotokopi SK Pangkat terakhir;
3. Fotokopi SK Jabatan (bila ada);
4. Surat-surat keterangan lain yang diperlukan.

CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

Syarat :

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Masa kerja 5 (lima) tahun secara terus menerus;
3. Mengajukan permohonan izin cuti pada atasan langsungnya;
4. Alasan cuti adalah pentig dan mendesak

Kelengkapan berkas :

1. Melampirkan Surat Permohonan Izin Cuti diluar tanggungan negara;
2. Fotokopi SK Pangkat terakhir;
3. Fotokopi SK Jabatan (bila ada);
4. Surat-surat keterangan lain yang diperlukan.

Dasar Hukum :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004;
3. PP No. 24 Tahun 1976;
4. Surat Edaran Kepala BAKN No. 01/SE/1977.

Posted By To Learn Information and Communication02.38

0

Continue Reading

PENETAPAN HUKUMAN DISIPLIN

Syarat dan Kelengkapan Berkas

Syarat :

1. Berstatus PNS/CPNS;
2. Telah diperiksa oleh pimpinan instansi/aparat pengawas internal Pemerintah;
3. Diusulkan oleh pimpinan instansi/pejabat pembina kepegawaian.

Kelengkapan berkas :

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
2. Laporan Hasil Pemeriksaan;
3. Surat dari pejabat pembina kepegawaian);
4. SK Pangkat terakhir;
5. SK Kenaikan Gaji Berkala;
6. SK Jabatan (bila ada jabatan);
7. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan.

Dasar Hukum :

1. UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
2. UU No. 32 Tahun 2004;
3. PP No. 30 Tahun 1980;
4. PP No. 9 Tahun 2003;
5. Surat Edaran Kepala BAKN No. 23 /SE/1980;
6. Surat Edaran Kepala BAKN No. 10 /SE/1981;
7. Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2003.

Posted By To Learn Information and Communication02.35

0

Continue Reading

USUL KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Syarat dan Kelengkapan Berkas :

1.	Diusulkan oleh pimpinan instansi yang dibuktikan dengan surat pengantar instansi yang bersangkutan;
2.	Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir yang dibuktikan dengan melampirkan foto kopi SK Pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3.	Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik yang dibuktikan dengan melampirkan foto kopi DP-3 tahun terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4.	Berstatus sebagai PNS yang dibuktikan dengan melampirkan foto kopi Kartu Pegawai (KARPEG), disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5.	Memiliki SK CPNS dan PNS yang dibuktikan dengan melampirkan foto kopi SK CPNS 80% dan SK PNS 100%, disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi PNS yang pertama kali untuk mendapatkan Kenaikan Pangkat ;
6.	Usulan kenaikan pangkat puncak harus melampirkan foto kopi ijazah terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
7.	PNS yang kenaikan pangkatnya mengakibat-kan pindah dari golongan II menjadi golongan III harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku (melampirkan sertifikat Ujian Dinas);
8.	Sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungny

Catatan : Usul Kenaikan Pangkat tersebut masing - masing 2 rangkap.

Dasar Hukum :

1.	UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
2.	PP No. 7 Tahun 1977 Jo. PP No. 11 Tahun 2003;
3.	Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 2000 tentang Kenpa PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002;
4.	Keputusan Ka. BKN No. 13 Tahun 2003 Tentang kebutuhan pelaksanaan PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS;

Posted By To Learn Information and Communication02.32

0

Continue Reading

PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Add caption Definisi Daftar Urut Kepangakatan (DUK): Suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan; DUK juga adalah salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan system karier dan system prestasi kerja, oleh karena DUK perlu dibuat dan dipelihara secara terus menerus.
Cara Pengisian/Pengeditan DUK
1.	Penulisan No. Urut
	Diisi dengan angka (value), tanpa tanda titik Angka 1 s.d. jumlah PNS pada instansi yang bersangkutan;
2.	Penulisan Nama
	A.	Diisi nama lengkap beserta gelar yang dimiliki;
	B.	Setelah inisial gelar di depan nama, diberi tanda titik (.) dan 1 spasi Drs. Pulan
	C.	Antara gelar diberi 1 spasi
		Drs. Ir. Prof. H. Pulan
	D.	Untuk inisial gelar di belakang nama, setelah huruf akhir nama, diberi tanda koma (,) dan 1 spasi, kemudian inisial gelar:
		Drs. Ir. Prof. H. Pulan, M.Si.
	E.	Untuk singkatan nama, di depan atau di belakang nama utama, diberi tanda titik dan 1 spasi (tanpa tanda koma)
		M. Pulan bukan M Pulan.
		Pulan M. bukan Pulan. M atau Pulan. M.
	F.	Untuk nama singkatan yang menggunakan 2 atau lebih huruf besar atau gabungan huruf besar dan kecil, cukup diberi 1 tanda titik setelah huruf terakhir.
		Muh. Pulan HS.
		HM. Pulan
		Hj. Aminah Kas.
	G.	Untuk nama dengan singkatan nama yang diikuti oleh inisial gelar, setelah tanda titik diberi tanda koma, 1 spasi kemudian inisial gelar
		Drs. Ir. Prof. H. Muh. Abduh HS., M.Si.
		Drs. Ir. Prof. H. Muh. Abduh HS., M.Si. M.Pd
		INISIAL GELAR YANG UMUM DIGUNAKAN, antara lain:

A.Md.	B.A.	Dr.	MBA.	S.Ag.	PHD.
	B.E.	Drg.	M.Sc.	S.E.
	BRE	Dra.	M.M.	S.H.	Prof.
	Bc.Hk.	Drs.	M.Pd.	S.Pd.
	Bc.Kn.	Dr.	M.Si.	S.Psi.
	BBA	Ir.		S.Sos.
	B.Sc			S.Hut.

3.	Penulisan NIP
	○	Diisi dengan angka NIP terdiri dari 9 digit.
	○	Tanpa tanda titik
	○	Tanpa Spasi
		Contoh:
		●	550008709 : betul
		●	550 008 709 : salah!
		●	550008709. : salah!
4.	Penulisan Gol / Ruang Pangkat Terakhir.
	○	Tanpa Spasi dan Tanpa Titik
	○	Sesuai dengan SK Kenpa terakhir

IV/e	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a
	III/d	III/c	III/b	III/a
	II/d	II/c	II/b	II/a
	I/d	I/c	I/b	I/a

5.	Penulisan TMT Kenpa
	○	Terhitung Mulai Tanggal (TMT)
		Kenaikan Pangkat terakhir
	○	Sesuai dgn SK Kenpa terakhir
		Input data: dd-mm-yyyy
		Contoh : 01-03-2002
6.	Penulisan Nama Jabatan
	○	Ditulis sesuai dengan NOMENKLATUR atau Struktur Organisasi instansi ybs.
	○	Jika terlalu panjang, dapat disingkat dengan bentuk baku atau yang umum/ sering digunakan, antara lain :

Ka. Dinas.	Ka. Badan
Wk. Ka.	Karo
Kasubdin	Kabag
Kabid.	Kasubbid
Set.	Sek.
Dir.	WK. Dir.
Kasubbag	Kasubbid
Kasi	Ka. UPTD

	○	Jika ada Nama Jabatan Struktural Eselon IV (di bawah Eselon III) dalam suatu instansi yang sama, maka Nama Jabatan tersebut harus dilengkapi dengan Jabatan Struktural Eselon III nya. Misalnya:
		Kasubbid
	○	Istilah Staf untuk PNS yang tidak mempunyai Jabatan Struktural, sebaiknya tidak digunakan lagi. Misalnya:
		●	Juru Ketik
		●	Caraka
		●	Sopir/Pengemudi
	○	Gunakan istilah Pelaksana atau Peng-administrasi untuk PNS yang tidak mempunyai Jabatan Struktural. Misalnya:
		●	Pelaksana Administrasi Kepegawaian
		●	Pengadministrasi Data Kenaikan Pangkat
		●	Pelaksana Administrasi Keuangan
		●	Pelaksana Pengawasan Lapangan
	○	Setelah Nama Jabatan Pelaksana ... atau Pengadministrasi ... sebaiknya dilengkapi dengan nama Jabatan Struktural dimana PNS tersebut bertugas. Misalnya:
		●	Pelaksana Administrasi Kepegawaian Subbag Umum
		●	Pengadministrasi Data Kenaikan Pangkat Subbag Kenaikan Pangkat
		●	Pelaksana Administrasi Keuangan Subbag Keuangan
		●	Pelaksana Pengawasan Lapangan Seksi Jalan dan Jembatan.
7.	Penulisan Eselon
	Tanpa Spasi di antara Tanda Titik Tengah
	Tanpa titik setelah karakter terakhir

I.B	II.A	III.A	IV.A	V.A
	II.B	III.B	IV.A	V.A

8.	Penulisan TMT Eselon
	Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Pelantikan pada Eselon ybs. Sesuai dgn Surat Pernyataan Pelantikan Eselon ybs.
	Input data: dd/mm/yy
	Contoh: 1/3/02 atau 01/03/02
9.	Penulisan Tahun Masa Kerja
	○	Angka tahun Masa Kerja Golongan, terdiri dari 1- 2 digit: 0 - 40
	○	Masa Kerja pada kolom ini adalah MASAKERJA GOLONGAN dalam satuan Tahun, berdasarkan SK Pangkat/Berkala atau SK lainnya yang terakhir yang mencantumkan Masa Kerja Golongan
10.	Penulisan Bulan Masa Kerja
	○	Angka bulan Masa Kerja Golongan, terdiri dari 1 - 2 digit: 0 – 11
	○	Sesuai dengan SK Pangkat/Berkala atau SK lainnya yang terakhir yang mencantumkan Masa Kerja Golongan.
11.	Penulisan Nama Diklat Jabatan

Spati	Spama
Pim. I	Pim.II
Spamen	Spala
Sespa	Adumla
Sespanas	Sepada
Pim. II	Adum
Sepadya	Pim.IV.
Sepadyanas

12.	Penulisan Tahun Diklat
	Angka tahun Latihan Jabatan terdiri dari 4 digit:

1995

2002

2005

13.	Penulisan Jumlah Jam Diklat
	Diisi jumlah jam Diklat ybs.

400

750

1000

14.	Penulisan Nama Pendidikan
	○	Sebaiknya disingkat sesuai dengan bentuk baku atau yang umum digunakan, antara lain:

Fekon	Fisipol	Poltek
Faperta	Fahutan	Ak. Farmasi
F. Kedokteran	F. Teknik	Unmul
F. Hukum	ABA	UI
Akper	SMA	Unair
SMU	STM	ITB
SPMA	SMP	Untag
SKKA	SKKP	ITS
STN	PGAN	IPB
SD	FKIP	UGM
SR	IKIP	Unhas

	○	Penulisan Nama Pendidikan agar sesuai dengan urutan sbb:
		Fakultas, Jurusan, Universitas, Kota
		Akademi, Jurusan, Kota
		Sekolah, Jurusan, Kota
		Contoh:
		●	Fisipol, A.N., Unmul, Samarinda
		●	Fekon, Akuntantasi, Unmul, Samarinda
		●	F. Kedokteran, Umum, Airlangga Surabaya
		●	FKIT, Teknik Listrik, IKIP, Surabaya
		●	STIE,Manajemen Perusahaan, Samarinda
		●	Akper, Kebidanan, Samarinda
		●	ABA, Sastra Inggris, Yogyakarta
		●	Poltek, Tata Niaga, Samarinda
		●	SMAN 1, IPA, Samarinda
		●	SMPN 2, Samarinda
		●	SRN 13, Samarinda
15.	Penulisan Lulus Tahun
	Angka tahun lulus Pendidkan terdiri dari 4 digit

1995

2002

2005

16.	Penulisan Tingkat Ijazah
	Tanpa spasi di antara tanda titik tengah
	Tanpa tanda titik setelah karakter terakhir

S.3	SM	SLTA
S.2	D.III	SLTP
S.1	D.II	SD
D.IV	D.I

17.	Penulisan Tgl. Lahir
	Diisi tanggal lahir ybs. sesuai dengan yang tercantum dalam SK CPNS ybs.
	Input data: dd/mm/yy
	Contoh: 1/3/02 atau 01/03/02
18.	Penulisan Catatan Mutasi
	Diisi mutasi terakhir dari atau ke instansi lain.
19.	Penulisan Keterangan
	Diisi keterangan penting/perlu, al.:
	○	TB : Tugas belajar
	○	CTN : Cuti di luar tanggungan Negara
	○	MD : Meninggal dunia
	○	PT : Purna Tugas (Pensiun)
	○	Keterangan lainnya yang perlu.
Dasar Hukum :
1.	UU RI No. 43 Tahun 1999;
2.	PP No. 15 Tahun 1979;
3.	Surat Edaran Kepala BAKN No. 03 Tahun 1980.

Posted By To Learn Information and Communication02.28

0

Continue Reading